Disaster Victim Identification (DVI)

Pengertian bencana dari World Health Organization (WHO) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat keehatan atau pelayanan kesehatan dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bencana adalah peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna, sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. (Silver, 2009; Pusponegoro, 2006)

Pada Negara Indonesia, angka kejadian bencana yang merenggut banyak nyawa semakin meningkat. Kondisi ini tercermin dari pemberitaan media massa yang seringkali memuat berita mengenai kejadian bencana, seperti aksi terror bom, kecelakaan transportasi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanag longsor, letusan gunung merapi, putting beliung, dan lain-lain. Berbagai literature memiliki patokan yang berbeda mengenai jumlah korban yang dapat dikatakan massal. Dari sudut pandang medis, 25 orang, menurut Popzacharieva dan Rao, 10 orang, dimana menurut Silver dan Souviron patokan ini tentunya akan berbeda-beda tergantung dari lokasi bencana, terkait sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan amanat kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya identifikasi terhadap mayat yang tidak dikenal. Identifikasi korban mati dilakukan untuk memenuhi hak korban agar dapat dikembalikan kepada keluarga dan dikubur secara layak sesuai dengan keyakinan semasa hidup. (Pusponegoro, 2006BNPBMulyono, 2006)

Disaster Victim Identification (DVI) adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana massal secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu pada standar baku Interpol. Proses DVI menggunakan bermacam-macam metode dan teknik. Interpol telah menentukan adanya Primary Identifiers yang terdiri dari analisis sidik jari, rekam analisis kedokteran gigi forensik, dan analisis DNA, sedangkan Secondary Identifiers terdiri atas medical data (M), property (P) dan photography (PG). (Prawestiningtyas, 2009; Interpol, 2014)

Pada fase pertama, tim awal yang datang ke TKP melakukan pemilahan antara korban hidup dan korban mati selain juga mengamankan barang bukti yang dapat mengarahkan pada pelaku apabila bencana yang terjadi merupakan bencana yang diduga akibat ulah manusia. Pada korban mati diberikan label sebagai penanda. Label ini harus memuat informasi tim pemeriksa, lokasi penemuan, dan nomor tubuh/mayat. Label ini akan sangat membentu dalam proses penyidikan selanjutnya. (Pusponegoro, 2006; Mulyono, 2006; Interpol, 2014; DVI workshop, 2007)

Fase kedua dalam proses DVI adalah fase pemeriksaan mayat. Fase ini dapat berlangsung bersamaan dengan fase pertama dan fase ketiga. Pada fase ini, para ahli identifikasi, dokter forensik dan dokter gigi forensik melakukan pemeriksaan untuk mencari data postmortem sebanyak-banyaknya. Sidik jari, pemeriksaan terhadap gigi, seluruh tubuh, dan barang bawaan yang melekat pada mayat. Dilakukan pula pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan DNA. Data ini dimasukkan ke dalam pink form berdasarkan standar Interpol. Fase ketiga adalah fase pengumpulan data antemortem dimana ada tim kecil yang menerima laporan orang yang diduga menjadi korban. Tim ini meminta masukan data sebanyak-banyaknya dari keluarga korban. Seseorang dinyatakan teridentifikasi pada fase keempat yaitu fase rekonsiliasi apabila terdapat kecocokan antara data Ante Mortem dan Post Mortem dengan kriteria minimal 1 macam Primary Identifiers atau 2 macam Secondary Identifiers. (Pusponegoro, 2006; Mulyono, 2006; Interpol, 2014; DVI workshop, 2007)

 

Fase I DVI

Fase I atau fase pertama pada DVI adalah fase “Tempat Kejadian Perkara” atau TKP. Prinsip secara umum, pada fase ini dianggap seperti TKP pada kasus kriminal, dengan mengambil seluruh sisa anggota tubuh korban, bukti dan harta benda yang tertinggal di tempat tersebut dan dikerjakan oleh petugas TKP atau tim DVI sesuai dengan kebijakan dan prosedur hukum. Dikarenakan bencana alam dapat bervariasi, sehingga cara pengolahan TKP dan susunan kegiatan yang dikerjakan dapat bervariasi. Ketika rencana pengolahan TKP telah dibentuk dan disetujui, maka tugas tim DVI dapat dimulai. Tugas tersebut adalah pengambilan gambar, perekaman dan pelabelan yang dapat dikerjakan sekaligus dengan pengambilan informasi postmortem yang dicatat didalam formulir The Interpol Recovery. Aktivitas pengolahan ini membutuhkan koordinasi yang baik dalam prosesnya. (Interpol, 2014)

Pada fase ini, tim pertama yang datang ke TKP melakukan penilaian antara korban hidup dan mati, selain itu juga mengamankan barang bukti yang dapat mengarahkan kepada pelaku, apabila bencana yang terjadi merupakan ulah manusia. Pada korban mati akan diberikan label sebagai penanda. Label ini harus memuat informasi tim pemeriksa, lokasi penemuan dan nomor tubuh/mayat. Label ini akan sangat membantu dalam proses penyidikan selanjutnya. (Pusponegoro, 2006; Mulyono, 2006; Interpol, 2014)

Pencarian korban meninggal pada bencana tidak dapat dimulai hingga seluruh korban hidup diselamatkan. Unit Tanggap Darurat yang tiba pada daerah bencana, sebelum tim Recovery tiba, sebaiknya memberikan informasi tersebut. Pada sebagian besar kasus, tindakan ini pada awalnya masih kacau dan tidak terorganisir dengan baik, namun harus diingat bahwa penemuan sisa tubuh dan mengamankan bukti menunjukan tahapan awal yang bersifat krusial dalam proses identifikasi korban. Rencana yang harus dimasukkan adalah pencarian, pengumpulan sisa tubuh, properti korban dan bukti dipersiapkan segera.  (Interpol, 2014)

Report this ad

Sebelum dimulainya kegiatan, semua personil operasi seharusnya diberikan arahan mengenai situasi secara keseluruhan. Proses pengarahan juga mencakup pembagian tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lokasi bencana seharusnya diperiksa dan diproses dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Setiap individu dalam tim harus ditugaskan pada kawasan spesifik area bencana yang telah ditetapkan oleh pemimpin kawasan operasi. Sebelum memasuki area bencana, personil operasional dilengkapi dengan peralatan dan pakaian keselamatan, alat dokumentasi serta perlengkapan recovery yang sesuai dan mencukupi untuk setiap sisa tubuh dan barang bukti di TKP. Terakhir, peralatan dan dokumentasi akan diberikan kepada Recovery Command Center. (Interpol, 2014)

Pemetaan TKP dilakukan terutama pada kasus dengan area bencana yang luas, melakukan pengambilan gambar wilayah dengan menggunakan peta atau suatu rancangan. Seseorang yang bertanggung jawab terhadap pemetaan TKP adalah The DVI Scene Controller. Selanjutnya, untuk memastikan secara seksama pencarian dan dokumentasi fotografi, tim recovery dan tim identifikasi korban akan membutuhkan peta area bencana yang akurat. Tim recovery dan pengambilan barang bukti mempunyai beberapa tugas, yaitu : (Interpol, 2014)

  1. Mengidentifikasi dan mencatat lokasi ditemukannya semua sisa tubuh.
  2. Memaparkan, mengungkapkan dan mengambil sisa tubuh.
  3. Menandai sisa tubuh dengan suatu barang bukti atau memasang nomor dimana hal tersebut dapat dibaca dengan jelas dan tidak mudah dihapus.
  4. Menempatkan secara terpisah dan nomor khusus untuk setiap sisa tubuh.
  5. Mendokumentasikan lokasi penemuan.
  6. Membuat dokumentasi fotografi sisa tubuh manusia untuk data tim recovery dan pemeriksaan kedokteran forensik.
  7. Memasangkan nomor recovery pada sisa tubuh.
  8. Menempatkan sisa tubuh dalam kantong, memasangkan nomor recovery pada bagian luar kantong dan menyegel kantong tersebut.
  9. Memindahkan sisa tubuh dan membawa ke Recovery Command Center.
  10. Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen recovery dan dokumen pengiriman ke Recovery Command Center.

Pencocokan sisa tubuh yang terpisah harus dilakukan hanya oleh ahli kedokteran forensik yang telah diberikan kuasa dan bukan oleh seorang personil recovery. Setiap bagian tubuh harus diberikan label. Tenaga kedokteran dan kedokteran gigi akan dibutuhkan di TKP untuk membantu polisi dalam pengumpulan sisa tubuh, termasuk tulang dan gigi. Selama operasi recovery dilakukan, personil tidak mencari bukti identitas, melepaskan pakaian korban atau meletakkan suatu objek dalam pakaian korban atau sampel. (Interpol, 2014)

 

Fase II DVI

Fase kedua dari DVI adalah fase pengumpulan data postmortem atau data yang diperoleh dari mayat korban/paska kematian. Pencarian dan pengumpulan data dilakukan oleh postmortem unit yang diberi wewenang oleh organisasi yang memimpin komando DVI. Pada fase ini, dilakukan berbagai pemeriksaan yang keseluruhannya dilakukan untuk memperoleh dan mencatat data selengkap-lengkapnya mengenai mayat korban. (Interpol, 2014; ICPO, 2011)

Skema Pemeriksaan Postmortem

Kegiatan pada fase ini adalah sebagai berikut : (Interpol, 2014)

  1. Menerima jenazah/potongan jenazah dan barang bukti dari unit TKP.
  2. Mengelompokkan kiriman tersebut berdasarkan jenazah utuh, tidak utuh, potongan jenazah dan barang-barang.
  3. Membuat foto jenazah.
  4. Mengambil sidik jari jenazah/korban dan golongan darah.
  5. Melakukan pemeriksaan korban sesuai formulir interpol DVI postmortem (PM) yang telah tersedia.
  6. Melakukan pemeriksaan terhadap properti yang melekat pada jenazah.
  7. Pemeriksaan antropologi forensik : pemeriksaan fisik secara keseluruhan, dari bentuk tubuh, tinggi badan, berat badan, tatoo, hingga cacat tubuh dan bekas luka yang terdapat di tubuh korban/jenazah.
  8. Pemeriksaan odontologi forensik : pemeriksaan bentuk gigi dan rahang yang merupakan ciri khusus pada setiap manusia (tidak ada profil gigi yang identik pada 2 orang yang berbeda).
  9. Membuat rontgen foto jika diperlukan.
  10. Mengambil sampel DNA.
  11. Menyimpan jenazah yang sudah diperiksa.
  12. Melakukan pemeriksaan barang-barang kepemilikan yang tidak melekat di jenazah yang ditemukan di TKP.
  13. Mengirimkan data-data yang telah diperoleh kepada unit pembanding data.

Report this ad

Data hasil pemeriksaan tersebut akan digolongkan menjadi dua tipe, yaitu : (Interpol, 2014)

  • Data Primer (sidik jari, profil gigi dan DNA).
  • Data Sekunder (visual, fotografi, properti jenazah, antropologi dan medis).

Dalam menentukan identifikasi seseorang secara positif, Badan Identifikasi DVI Indonesia (Identification Board DVI Indonesia) memiliki aturan atau syarat identifikasi yang harus dipenuhi, yaitu didukung minimal salah satu dari data primer atau didukung minimal dua data sekunder. Selain mengumpulkan data paska kematian, pada fase ini juga dilakukan tindakan untuk mencegah perubahan-perubahan paska kematian pada jenazah. Misalnya dengan meletakan jenazah pada lingkungan dingin untuk memperlambat pembusukan. (Interpol, 2014)

Prinsip Identifikasi ini adalah membandingkan antara data antemortem dengan data postmortem. Semakin banyak data yang cocok, maka akan semakin baik identifikasinya. Data primer memiliki nilai yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan data sekunder.

Data-data postmortem diperoleh dari tubuh jenazah berdasarkan pemeriksaan dari berbagai keahlian, antara lain ahli forensik, dokter umum, dokter gigi forensik, ahli sidik jari, fotografi, ahli DNA dan ahli antropologi forensik. (Interpol, 2014; DVI Workshop, 2007)

Meskipun pemeriksaan DNA merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan data primer, namun diletakkan dalam pilihan terakhir, mengingat bagaimanapun pemeriksaan DNA yang dilakukan (baik nukleus atau mitokondria) merupakan pemeriksaan identifikasi yang pelaksanaanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal. Namun, pemeriksaan DNA lebih bersifat sensitif, akurat dan terpercaya untuk proses identifikasi. Sebaliknya, pemeriksaan data sekunder tetap harus dilakukan sebagai tugas rutin, sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun hasil pemeriksaan data primer sudah dapat dilakukan identifikasi. (Interpol, 2014; DVI Workshop, 2007)

 

Fase III DVI

Fase ketiga dari DVI adalah fase antemortem atau fase pencarian data korban saat hidup. Dalam rangka mengumpulkan data orang yang hilang untuk dicocokkan dengan data korban, proses pengumpulan data antemortem perlu dilakukan. Proses ini dapat melibatkan banyak dimensi kompleks dimana yang termasuk dalam tugas ini seperti mewawancarai keluarga atau teman untuk mendapatkan fakta-fakta yang cukup dari orang-orang tercinta korban. Disamping tugas yang sulit dan menantang ini, representatif dalam fase ini perlu mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan badan-badan lainnya, yurisdiksi atau negara, untuk mengamankan data ante-mortem dari lokasi terpencil. (Interpol, 2014)

Awalnya fase antemortem akan memfokuskan aktivitasnya pada pengembangan daftar orang hilang yang akan dibuat dari laporan-laporan dari keluarga yang atau melalui mekanisme lain seperti manifes penumpang. Mengikuti laporan orang hilang tersebut, tim wawancara dan/atau investigasi akan dibentuk. Fungsi mereka termasuk mengumpulkan deskripsi detil dari setiap orang hilang/korban potensial, termasuk detil spesifik seperti perhiasan, baju, atau benda-benda lain seperti rekam medis dan rekam gigi, radiografi, foto, DNA, sidik jari dan hal-hal identifikasi khusus lainnya. Informasi ini dicatat pada formulir antemortem Interpol DVI. (Interpol, 2014)

Setelah terkumpul data antemortem yang cukup dan terpercaya pada orang hilang tertentu, data terkait akan diperiksa dengan cermat dan jika batas yang diperlukan dalam mencocokkan data postmortem, data kemudian ditransfer ke Pusat Rekonsiliasi untuk ditinjau proses identifikasinya. (Interpol, 2014)

Agar proses identifikasi mencakup seluruh cakupan bencana, sangat krusial untuk sesegera mungkin mengumpulkan, merekam, dan memproses informasi mengenai korban yang terluka, hilang atau meninggal, begitu pula dengan individu yang terpengaruh oleh bencana ini. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika bencana tersebut dapat meluas. Dengan melakukan ini, proses pengumpulan data antemortem (AM) dapat dimulai dengan cepat dan cukup diperlengkapi. (Interpol, 2014)

Tim AM bersama dengan rantai komando pada awalnya ditugaskan untuk mengumpulkan dan mencatat semua informasi yang berkaitan dengan individu yang mungkin dianggap sebagai korban bencana potensial. Pengalaman yang diperoleh dari operasi responsi bencana sebelumnya telah menunjukkan bahwa laporan jumlah terduga korban bervariasi dan seringkali melampaui jumlah korban yang sesungguhnya. Hal ini penting dikarenakan langkah selanjutnya mungkin dilakukan berdasarkan data terduga korban untuk tujuan verifikasi atau menyangkal jumlah total orang hilang yang sebenarnya. Perbandingan yang berlanjut dengan daftar orang selamat yang terluka maupun tidak, dapat mengurangi jumlah terduga korban. Capaian dari pendekatan ini ada dua, yaitu untuk memastikan kasus sebenarnya dari orang hilang tidak terabaikan dan untuk mendata orang hilang yang sebenarnya untuk memfasilitasi pengumpulan data AM dari keluarga berdasarkan daftar korban. (Interpol, 2014)

A. Sistem Manajemen Dokumentasi

Semua data yang diperoleh oleh tim AM harus didokumentasikan. Dengan cara ini, memungkinkan untuk menentukan data apa yang telah diperoleh oleh tim mana, dari keluarga atau teman yang mana, dan lain-lain. Data personal yang sesuai, harus dipersiapkan untuk setiap potensi orang hilang untuk digunakan dalam mendokumentasikan semua informasi yang masuk dan keluar terkait dengan individu yang dipertanyakan. Data personal ini harus memiliki lembar pembungkus dengan checklist semua penilaian yang dibutuhkan untuk memperoleh data AM. Pada checklist ini, tim AM yang ditunjuk tetap menjaga data progresif dari langkah yang telah dilakukan, langkah yang akan diambil, dan informasi yang tidak bisa diperoleh disamping usaha investigatif intensif. (Interpol, 2014)

B. Pengumpulan Data Antemortem

Tim AM harus memastikan bahwa semua data identifikasi korban yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang terkandung dalam Formulir Antemortem INTERPOL DVI (kuning). Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa data AM dikumpulkan oleh ahli yang telah ditunjuk selengkap mungkin. Data AM spesifik yang tidak tersedia harus dicatat juga. Untuk tujuan pengumpulan data identifikasi primer, tempat tinggal dan tempat kerja dari setiap orang hilang, juga area lainnya dimana orang terduga hilang berada, harus diperlakukan sebagai tempat kejadian perkara dan dilakukan pencarian bukti yang komprehensif dan lengkap. Jaminan kualitas langkah harus dipastikan untuk mempertahankan standar dari data AM yang dibutuhkan untuk perbandingan. (Interpol, 2014)

C. Wawancara Pengumpulan Data Antemortem

Personel pengumpul data AM harus sudah berpengalaman dalam mendapatkan laporan detil dan harus mempunyai wawasan yang seksama dari rancangan dan tujuan formulir terkait. Anggota polisi yang tidak akrab dengan Formulir kuning Antemortem INTERPOL DVI dibutuhkan pengarahan yang menyeluruh. Dimanapun jika memungkinkan, wawancara personal (tatap muka) harus dilakukan. Walaupun demikian, terdapat keadaan-keadaan pengecualian yang mungkin butuh wawancara via telepon. Lokasi dan waktu wawancara tergantung pada lokasi keluarga orang hilang berada, begitu pula dengan fasilitas yang tersedia. (Interpol, 2014)

D. Pertimbangan Dalam Wawancara Antemortem

Hal-hal dibawah ini harus dipertimbangkan oleh tim wawancara AM DVI ketika melakukan wawancara :

·         Wawancara harus dimulai sesegera mungkin setelah sanak saudara korban telah resmi diberitahu mengenai insiden yang terjadi.

·         Sebelum wawancara, petugas kepolisian mengarahkan tim wawancara AM DVI harus berusaha keras untuk menghubungi sanak saudara atau teman-teman orang hilang untuk menjelaskan kepada mereka tentang wawancara yang perlu dilakukan, dan kenapa ia dibutuhkan serta mengatur waktu dan lokasi.

·         Tempat wawancara harus dipisahkan dan jauh dari tempat mayat.

·         Jika wawancara tidak dapat dilakukan di rumah sanak saudara atau teman, lokasi lain yang dipilih adalah area yang dekat dengan publik dan/atau media, dan tempat yang memastikan individu yang diwawancara merasa privat dan nyaman.

·         Jika waktu sudah ditetapkan untuk wawancara, tim wawancara AM DVI harus pasti sampai pada waktu yang ditetapkan, menunjukkan baik profesionalisme dan kesopanan.

·         Setelah tiba di tempat wawancara, petugas polisi yang mengarahkan tim wawancara AM DVI harus memperkenalkan setiap anggota tim kepada keluarga dan teman yang hadir. Jika pengeras suara yang digunakan untuk wawancara telepon, setiap anggota tim wawancara harus diperkenalkan kepada orang yang diwawancara.

·         Tim wawancara AM DVI harus memastikan keluarga dan/atau teman mau mengambil peran dalam wawancara dan bahwa mereka menyadari mereka boleh meminta waktu istirahat kapanpun dingingkan selama wawancara.

·         Pewawancara harus memastkan bahwa mereka selalu merujuk pada orang hilang dalam bentuk sekarang, bukannya lampau.

·         Saat meminta informasi spesifik terkait orang hilang, pewawancara harus menahan diri untuk bertanya mengenai hal-hal personal dan intim.

·         Anggota tim wawancara harus melakukan usaha yang konsisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ditanyakan oleh orang yang diwawancarai dan memberikan yang terbaik selama wawancara. Saat pertanyaan tidak dapat dijawab, orang yang diwawancarai harus diberitahukan bahwa informasi tersebut dapat diperoleh jika mungkin dan diberikan kepada mereka di lain waktu. Tidak ada pertanyaan yang diabaikan.

·         Petugas harus memastikan untuk mengumpulkan informasi dan material yang dibutuhkan dalam satu kunjungan jika mungkin untuk menhindari gangguan lebih lanjut. Jumlah kunjungan harus diusahakan minimal.

·         Jika lebih dari satu kunjungan dibutuhkan, tim yang sama harus melakukan kunjungan selanjutnya tersebut.

·         Informasi berikut dan/atau material harus dikumpulkan sebelum menyimpulkan wawancara. Jika wawancara dilakukan dengan telepon, petugas polisi yang mengarahkan tim wawancara AM DVI harus mengatur material yang harus dikumpulkan oleh kepolisian terdekat dan diteruskan ke Pusat Koordinasi Ante-Mortem DVI.

o    Setiap dan semua rekam medis dan gigi asli, tabel, catatan terapi, radiografi dan pelindung mulut, dan lain-lain dari keluarga atau teman.

o    Nama dan alamat dokter gigi tempat orang hilang/korban potensial

o    Deskripsi perhiasan dan benda yang dikenakan orang hilang/korban potensial.

o    Foto terakhir yang menunjukkan seluruh wajah, senyum dan/atau gigi, tato, dan lain-lain.

o    Sampel seka dinding mulut dan darah diambil dari orang tua biologis atau anak dari orang hilang

o    Deskripsi dan/atau foto setiap tato atau karakteristik fisik signifikan lainnya.

o    Setiap benda yang mengandung friction ridge impression dan/atau DNA dari orang hilang.

o    Izin untuk tes DNA harus diperoleh sebelum mengambil sampel seka dinding mulut atau darah, sesuai hukum yang berlaku.

o    Formulir kuning AM INTERPOL DVI atau formulir AM lainnya seperti yang dibutuhkan oleh koordinator AM DVI harus dilengkapi dan diserahkan kepada Pusat Koordinasi Ante-Mortem DVI segera setelah wawancara dilakukan.

·         Tim wawancara AM DVI harus memasukkan nama setiap anggota dan tanda tangan pada formulir kuning AM DVI. Tim harus mengirim atau mengatur pengiriman materi DNA, rekam medis atau rekam gigi asli, dan radiografi, juga foto yang diperoleh selama atau setelah wawancara, kepada Seksi Pendataan AM DVI.

E. Komposisi Dan Manajemen Data Antemortem

Prinsip-prinsip berikut harus diamati saat menyusun data orang hilang :

·         Data harus disimpan dalam amplop atau map untuk mencegah hilangnya material.

·         Data harus memiliki lembar penutup dimana nama dan jenis kelamin orang hilang dituliskan. Lembar penutup juga harus mengandung bagian untuk mencatat kemajuan data.

·         Data harus mengandung sebanyak mungkin informasi untuk membantu mengidentifikasi orang yang meninggal.

·         Data harus diawasi secara teratur untuk digandakan.

·         Catatan ante-mortem harus diteruskan ke Pusat AM DVI untuk translasi, transkripsi, dan input data, disertai dokumenatsi yang pantas (Formulir AM INTERPOL DVI dan identifier).

·         Catatan AM harus diserahkan kepada petugas dari Pusat AM DVI dan ditanda-tangani oleh petugas tersebut.

Setiap catatan antemortem yang tidak diproses ke Pusat AM DVI harus dikembalikan ke sumbernya dimana mereka didapatkan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. (Interpol, 2014)

 

Fase IV DVI

Fase ke empat adalah fase reconciliation atau fase analisa, yaitu fase dimana dilakukan perbandingan data postmortem dengan data antemortem. Ahli forensik dan profesional lain yang terkait dalam proses identifikasi menentukan apakah temuan postmortem pada jenazah sesuai dengan data antemortem milik korban yang dicurigai sebagai jenazah. Apabila data yang dibandingkan terbukti cocok maka dikatakan identifikasi positif atau telah tegak. Apabila data yang dibandingkan ternyata tidak cocok maka identifikasi dianggap negatif dan data postmortem jenazah tetap disimpan sampai ditemukan data antemortem yang sesuai dengan temuan postmortem jenazah. Kegiatan yang dilakukan adalah : (National Policing Improvement Agency, 2011)

  1. mengkoordinasikan rapat?rapat penentuan identitas korban mati antara Unit TKP, Unit Postmortem dan Unit Antemortem;
  2. mengumpulkan data?data korban yang dikenal untuk dikirim ke rapat rekonsiliasi;
  3. mengumpulkan data?data tambahan dari Unit TKP, Unit Postmortem dan Unit Antemortem untuk korban yang belum dikenal;
  4. membandingkan data Antemortem dan Postmortem;
  5. check and re-check hasil Unit Pembanding Data;
  6. mengumpulkan hasil identifikasi korban;
  7. membuat sertifikat identifikasi, surat keterangan kematian untuk korban yang dikenal dan surat?surat lainnya yang diperlukan;
  8. publikasi yang benar dan terarah oleh Unit Rekonsiliasi sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat.

Report this ad

Korban yang telah di identifikasi akan di rekonstruksi hingga didapatkan kondisi kosmetik terbaik dan kemudian dikembalikan pada keluarganya untuk dimakamkan. Apabila korban tidak teridentifikasi maka data postmortem jenazah tetap disimpan sampai ditemukan data antemortem yang sesuai dengan temuan postmortem jenazah, dan pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi yang memimpin komando DVI. Sertifikasi jenazah dan kepentingan medikolegal serta administratif untuk penguburan menjadi tanggung jawab pihak yang menguburkan jenazah. (National Policing Improvement Agency, 201; ICPO, 2011)

Perawatan jenazah yang dapat dilakukan meliputi antara lain:

  • Perbaikan atau rekonstruksi tubuh jenazah.
  • Pengawetan jenazah (bila memungkinkan).
  • Perawatan sesuai agama korban.
  • Memasukkan dalam peti jenazah.

Kemudian jenazah diserahkan kepada keluarganya oleh petugas khusus dari Komisi Identifikasi berikut surat-surat yang diperlukan pencatatan yang penting pada proses serah terima jenazah yakni, tanggal dan jam, nomor registrasi jenazah, diserahkan kepada siapa, alamat lengkap penerima, hubungan keluarga dengan korban, serta dibawa kemana atau dimakamkan dimana. Perawatan jenazah setelah teridentifikasi dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Pemakaman yang dibantu oleh keluarga korban. (National Policing Improvement Agency, 201; ICPO, 2011)

Selain terdapat empat fase di dalam proses identifikasi, terdapat satu proses yang juga tidak kalah penting untuk dilaksanakan. Fase ini dilakukan 3-6 bulan setelah proses identifikasi selesai. Pada fase debriefing, semua orang yang terlibat dalam proses identifikasi berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses identifikasi korban bencana, baik sarana, prasarana, kinerja, prosedur, serta hasil dentifikasi. Sangat penting untuk tetap memperhatikan file record dan segala informasi yang telah dibuat untuk dikelompokkan dan disimpan dengan baik. Dokumentasi berkas yang baik juga berkepentingan agar pihak lain (Interpol misalnya) dapat melihat, mereview kasusnya, sehingga menunjukkan bahwa proses identifikasi ini dikerjakan dengan baik dan penuh perhatian. (National Policing Improvement Agency, 201; ICPO, 2011)