Kamis, 27 Februari 2020 178 Kali di Lihat
Product1 Product1 Product1

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau  gelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program BANGGAKENCANA tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25 – 28 Februari 2020 di Hotel Grand Central Pekanbaru.

Acara yang bertajuk Banggakencana di Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan itu dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman, Gubernur Riau diwakili Asisten Satu Sekretariat Daerah Provinsi Riau, H. Ahmad Syah Harrofie, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur BKKBN, Widwiono, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus P Proklamasi, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Jajaran TNI, Polri yang di wakili oleh Kabiddokkes Polda Riau Kombes Pol dr. Adang Azhar, Sp.F.,D.F.M., serta Kepala OPD se-Provinsi Riau.

Sambutan Gubernur Riau yang diwakili Asisten 1, H. Ahmad Syah Harrofie menyampaikan Rakorda ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk menyegarkan komitmen dan peran Pemerintah serta mitra kerja dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana.

“Melalui Rakorda Program Banggakencana tahun 2020 ini diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Sumber Daya Manusia ini akan menjadi kekuatan menyongsong Indonesia Negara Maju 2045” Ujar Asisten 1 Sekdaprov itu.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus P Proklamasi menyampaikan tentang Pencapaian Program KB hingga tahun 2019.

"Rakorda program Banggakencana tahun 2020 diharapkan dapat menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan Indonesia, dan Riau khususnya mampu menciptkan SDM yang unggul yaitu manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi," ungkapnya.

Diakui, dengan tujuan itu, maka diharapkan tidak ada seorangpun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial, guna menyongsong negara maju tahun 2045 dan tentunya perlu diantisipasi berbagai program yang belum tercapai seperti menekan angka TFR, angka putus ber-KB (unmetneed) dan lainnya.

"Oleh karenai tu Rakorda ini diharapkan bertujuan meningkatkan komit dan peran serta pempus, pemda dan seluruh mitra kerja BKKBN, atau kolaborasi unsur masyarakat termasuk peran pemuka agama, sektor swasta akademisi dan pemerintah sangat dibutuhkan, tentunya diperlukan desain program yang mudah dipahami dan berciri khas Indonesia," harapnya.